Implementasi Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Sebagai Syarat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember

Abstract

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember selama 2 Bulan 8 Hari, dimulai pada tanggal 10 Februari 2025 hingga 18 April 2025 dengan jam kerja pukul 08.00-17.00 WIB untuk hari Senin-Jumat. Laporan PKN ini berjudul “Implementasi Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) Sebagai Syarat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember”, dengan fokus utama pada kegiatan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satuan kerja. Aktivitas yang dilakukan meliputi pengecekan kelengkapan dokumen pendukung, memastikan kesesuaian data antara dokumen fisik dan sistem, serta mendampingi proses input dan validasi data ke dalam aplikasi yang digunakan dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Di samping aktivitas utama yang berhubungan langsung dengan proses verifikasi SPM, penulis juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lain di lingkungan KPPN Jember. Beberapa di antaranya yaitu menjadi pembawa acara (MC) dalam kegiatan Sosialisasi Satuan Kerja dalam bidang perpajakan, melakukan entri data lembur pegawai, serta mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi di berbagai instansi seperti Dinas BPAKD, Pos Indonesia, Bank BSI, dan Bank Mandiri di wilayah Kabupaten Lumajang. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM), penyusunan buletin triwulan, serta mendukung aktivitas digital seperti pembuatan video, fotografi, desain banner, dan konten media sosial Instagram. Beberapa kendala yang terjadi selama kegiatan magang, khususnya yang berkaitan dengan judul, antara lain: adanya keterlambatan pengajuan SPM oleh satuan kerja yang berdampak pada keterlambatan proses pencairan, ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan data yang diinput di aplikasi SAKTI, serta kendala teknis seperti gangguan sistem SPAN yang menyebabkan proses verifikasi dan penerbitan SP2D tertunda. Selain itu, pemahaman awal terhadap alur aplikasi dan istilah dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi tantangan tersendiri di tahap awal pelaksanaan magang.