Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah pada sektor publik serta pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi daerah di Indonesia. Fenomena budget paradox menjadi latar belakang, di mana peningkatan alokasi belanja sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi belum tentu diikuti perbaikan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi teknis belanja publik pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2024, serta menganalisis pengaruh efisiensi tersebut terhadap PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis dua tahap (two-stage analysis). Tahap pertama menggunakan Data Envelopment Analysis dengan pendekatan Variable Returns to Scale berorientasi output untuk mengukur efisiensi relatif belanja kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Output yang digunakan meliputi jumlah puskesmas dan tenaga medis, jumlah sekolah dan guru, serta panjang jalan. Tahap kedua menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model yang terpilih melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan rata- rata efisiensi teknis nasional masih tergolong rendah, yaitu sektor kesehatan sebesar 0,709, pendidikan sebesar 0,696, dan ekonomi sebesar 0,532, yang mengindikasikan sebagian besar provinsi belum mampu mengoptimalkan anggaran menjadi output fisik yang maksimal. Secara parsial, efisiensi kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sementara efisiensi pendidikan dan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, mengindikasikan adanya mismatch antara efisiensi administratif dan kualitas layanan riil. Selain itu, hanya efisiensi pendidikan terbukti signifikan positif terhadap kemiskinan, sedangkan efisiensi kesehatan dan ekonomi tidak signifikan, yang menegaskan kemiskinan bersifat multidimensi dan membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih luas. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa efisiensi teknis dalam penyediaan kapasitas fisik publik belum cukup mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tanpa diiringi perbaikan tata kelola anggaran, peningkatan kualitas program, serta penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja