Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang (Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)

dc.contributor.authorFahmi Maulana
dc.date.accessioned2026-11-18T04:43:45Z
dc.date.issued2018-11-19
dc.description.abstractHakim memiliki peran yang penting dalam badan peradilan karena berwenang memutus perkara yang diajukan padanya. Sesuai Pasal 1 angka 9 KUHAP hakim memiliki wewenang untuk menerima dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat memutus secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim tersebut maka hakim sudah seharusnya sebelum menjatuhkan putusan tentang suatu perkara terlebih dahulu memeriksa secara teliti dan benar keseluruhan proses-proses yang ada dalam persidangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tersebut. Permasalahan dalam kasus ini yaitu bagaimanakah keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana dan apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk menganalisis keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana. kemudian Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pedekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3006/Pid.B/2015/PN.SBY. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.
dc.description.sponsorshipDr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
dc.identifier.urihttps://repository.unej.ac.id/handle/123456789/16365
dc.language.isoother
dc.publisherFakultas Hukum
dc.subjectPutusan lepas
dc.subjectTuntutan Hukum
dc.subjectPidana Perusakan barang
dc.titleAnalisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging) Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang (Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)
dc.typeOther

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Fahmi Maulana - 140710101219rat.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: