Optimalisasi Intensifikasi dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Pasca UU HKPD di Kabupaten Jember

Abstract

Pajak reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial, tetapi realisasi penerimaannya di Kabupaten Jember selama tahun 2022–2025 belum mencapai target. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membatasi penambahan jenis pajak baru sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pajak yang telah tersedia melalui intensifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi intensifikasi dalam penerimaan pajak reklame pasca UU HKPD di Kabupaten Jember tepatnya setelah berlakunya Perda Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah berupaya melakukan optimalisasi intensifikasi pajak reklame melalui pendataan ulang dan survei lapangan yang meningkatkan jumlah objek pajak reklame 2024–2025, penyesuaian regulasi pemungutan, pengawasan dan penertiban reklame ilegal, penagihan tunggakan, integrasi pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik, serta penyediaan pembayaran digital. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh reklame ilegal, basis data yang belum mutakhir dan penggunaan peraturan lama dalam perhitungan Nilai Sewa Reklame. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi intensifikasi telah berjalan melalui penguatan administrasi, pelayanan, dan pengawasan, tetapi masih memerlukan pembaruan regulasi teknis, pemutakhiran data, dan peningkatan koordinasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame.