Pengelolaan Jaringan Air Bersih di Gemeente Probolinggo Tahun 1918-1936

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Jaringan Air Bersih di Gemeente Probolinggo Tahun 1918-1936. Fokus kajian diarahkan pada perencanaan dan pembangunan, pengelolaan setelah beroperasi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan tata kota. Teori yang digunakan adalah teori modernisasi dengan pendekatan sosiologi perkotaan, serta menggunakan metode sejarah yang terdiri atas tahapan, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembangunan Jaringan Air Bersih di Gemeente Probolinggo terdiri dari dua tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1916, ketika munculnya gagasan awal pembangunan, namun belum dapat direalisasikan karena beberapa faktor penghambat. Tahap kedua berlangsung pada tahun 1925, setelah Probolinggo ditetapkan sebagai Gemeente pada 1 Juli 1918. Pada periode ini, rencana pembangunan jaringan air bersih kembali dibahas dan berhasil direalisasikan. Pembangunan tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu, meningkatnya kasus penyebaran dan angka kematian yang diakibatkan oleh malaria, serta ketidakhigienisan sumber air permukaan (sumur). Dalam pengelolaannya, layanan penyediaan air bersih kota memperluas jaringan perpipaan, serta muncul ketidakpuasan dari konsumen akibat penerapan pajak air serta keterlambatan penagihan, yang menyebabkan meningkatnya beban pembayaran yang harus ditanggung oleh konsumen. Keadaan tersebut pada akhirnya menimbulkan protes dan demonstrasi dari masyarakat. Sebagai tanggapannya, pemerintah kota kemudian menetapkan peraturan baru mengenai pajak air yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 1936. Selain itu, keberadaan jaringan air bersih juga memberi dampak terhadap masyarakat dan Kota Probolinggo sendiri, meskipun aksesnya belum sepenuhnya merata.