Tanggung Jawab Hukum Ahli Waris terhadap Utang Perusahaan dalam Sengketa Kepailitan: Studi Penelitian Putusan MA no 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum ahli waris terhadap utang perusahaan dalam sengketa kepailitan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap kewajiban utang perusahaan dalam sengketa kepailitan serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan batas pertanggungjawaban ahli waris dalam perkara kepailitan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang perusahaan dalam sengketa kepailitan pada prinsipnya tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada nilai harta warisan yang diterima, kecuali apabila ahli waris secara tegas menerima warisan tanpa syarat atau turut melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan tanggung jawab pribadi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan asas keadilan bagi kreditur maupun ahli waris. Putusan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab ahli waris dalam sengketa kepailitan terbatas, ahli waris tidak serta merta dapat dijadikan debitor pailit. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kepailitan dan hukum waris di Indonesia, khususnya terkait batas pertanggungjawaban ahli waris dalam sengketa kepailitan.