Tata Kelola Wisata Pesisir Tanjung Papuma di Kabupaten Jember

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pengembangan pariwisata bahari, dimana wisata bahari berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di kabupaten Jember PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp. 7,2 Miliar (tahun 2012), dan pada tahun 2017 tembus Rp. 20,6 miliar. Sedangkan PAD tahun 2021 mengalami penurunan karena covid-19 (Badan Pusat Statistik dan Dinas Pariwisata Kab. Jember 2017). Dari total pemasukan PAD tahun 2017 (Rp. 26.6 milyar) wisata Tanjung Papuma menyumbang PAD kabupaten Jember sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah), walaupum pengelolaan wisata Tanjung Papuma faktanya bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dan tidak sesuai dengan teori tatakelola yang dikemukakan Rodhes, dimana tatakelola seharusnya melibatkan masyarakat. Berdasarkan ketimpangan tatakelola wisata Tanjung Papuma di atas, permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana tata kelola wisata Tanjung Papuma di kabu paten Jember?”, sedangkan tujuan penelitiannya adalah ingin mendeskripsikan tatakelola wisata Tanjung Papuma berdasarkan fakta lapang. Studi ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Unit analisis penelitian ini adalah individu, dimana data atau informasi diperoleh dengan teknik wawancara yang dikombinasi dengan observasi. Adapun analisis data mengikuti prosedur sebagai berikut: 1). Reduksi data, 2). Kategorisasi data, 3). Sintesisasi, dan 4). diakhiri dengan menyusun simpulan, yang hasilnya berupa data deskriftif dalam bentuk kosep dan proposisi. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat digunakan uji keabsaahan data : a). Derajad kepercayaan Credibility); b). Derajad keandalan (Transferability) c). Derajat Ketergantungan (Depen dability) dan c). Derajad kepastian (Confirmability). Simpulan hasil penelitian adalah: (1). Fakta lapang menunjukan bahwa tatakelola wisata Tanjung Papuma tidak sesuai dengan teori tatakelola yang dikembangkan oleh Rhodes. Dimana kerjasama hanya terjalin antara pemerintah (Pemkab, Jember dan Perum Perhutani) dengan sector swasta, sedangkan masyarakat (civil Society) belum dilibatkan secara optimal, sehingga yang terjadi hanya pertukaran sumberdaya antara pemerintah dengan sector swasta (pengelola Tanjung Papuma); (2). Belum dilibatkanya masyarakat disebabkan belum ada regulasi sebagai dasar hukumnya. Dipihak lain, pengelola wisata Tanjung Papuma beranggapan bahwa sumberdaya masyarakat tidak mempunyai ketrampilan dan tidak mempunyai sumber finansial untuk diinvestasikan; (3). Kinerja tatakelola wisata Tanjung Papuma berdasarkan indikator DMO (Destination Management Organization) tidak semua indicator terpenuhi. Dari 12 (dua belas) indicator, yang terpenuhi/tercapai sebanyak 8 (delapan) indicator atau 66.7%, 3 (tiga) indicator atau sebesar 25% belum terpenuhi/tercapai, sedangkan sisanya 1 (satu) indicator atau sebesar 8.3% tidak diperoleh data (rahasia pengelola). Indikator yang belum terpenuhi adalah: a). Indikator Pertama, Organisasi: Pengelola wisata Tanjung Papuma belum melakukan survey untuk mengukur persepsi wisatawan dan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan wisata Tanjung Papumka; b). Indikator Kedua, Pemasaran: Pengelola belum melakukan evaluasi diri terkait dengan kinerja pemasaran, dan c). Indikator Kesepuluh, Pengelolaan masyarakat: Pengelola wisata Tanjung Papuma belum mempunyai program terkait dengan kegiatan mengelola masyarakat.