Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Dinas Koperasi,Perindustrian Dan Perdagangan)

Abstract

Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, azas desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 1 ayat 5 menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masayarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Murniati (2017) mengemukakan bahwa Prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabilan sosial, politik, dan ekonomi oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.