Kualifikasi dan Implikasi Hukum Hak Atas Karbon Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) dalam Skema FCPF-REDD+ di Kalimantan Timur

Abstract

Perkembangan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui skema Forest Carbon Partnership Facility-Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (FCPF-REDD+) di Kalimantan Timur melahirkan persoalan hukum mengenai kedudukan hak atas karbon dalam sistem hukum perdata Indonesia. Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) sebagai instrumen pembayaran berbasis kinerja menempatkan hasil penurunan emisi sebagai objek transaksi, sementara pengaturan mengenai status hukum hak atas karbon belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi hukum hak atas karbon sebagai objek perjanjian dalam ERPA serta implikasi hukumnya terhadap penguasaan, peralihan, dan kepastian hukum hak atas karbon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara deduktif berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan dokumen ERPA FCPF-REDD+ Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ERPA merupakan perjanjian tidak bernama (innominat) yang sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Objek perjanjiannya berupa Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dikuantifikasi menjadi unit karbon dan dibuktikan melalui Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK). Berdasarkan Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata, unit karbon dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan hak atas karbon merupakan hak untuk memperoleh kompensasi terhadap kegiatan penyerapan atau penyimpanan karbondioksida melalui penanaman dan pemeliharaan pohon yang dalam ERPA FCPF-REDD+ Kalimantan Timur hak tersebut merupakan hak penguasaan negara yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Indonesia untuk menguasai, mengklaim, dan mengalihkan nilai ekonomi hasil penurunan emisi. Implikasi hukum transfer of title dalam ERPA tidak mengakibatkan beralihnya hak milik secara permanen, melainkan merupakan mekanisme administratif bersyarat untuk pencairan pembayaran berbasis hasil yang diikuti mekanisme re-transfer kepada Pemerintah Indonesia. Kepastian hukum atas mekanisme tersebut dijamin melalui pencatatan dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 guna mencegah double counting serta mendukung perlindungan hak masyarakat melalui mekanisme Benefit Sharing Plan.