Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Mad)

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan double track system, yaitu pemidanaan bagi pelaku peredaran gelap dan rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkotika. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kecenderungan penyalahguna narkotika didakwa menggunakan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaku peredaran gelap, bukan Pasal 127 yang berorientasi pada rehabilitasi. Akibatnya, penyalahguna yang seharusnya memperoleh kesempatan rehabilitasi justru menghadapi ancaman pidana penjara dengan minimum khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika dengan praktik penegakan hukum, khususnya dalam penerapan Pasal 112 terhadap pengguna narkotika. Penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Mad sebagai objek kajian untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta persidangan dan prinsip keadilan substantif. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Undang-Undang Narkotika telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, apakah penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Mad telah mempertimbangkan secara tepat keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai prinsip pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan unsur actus reus dan mens rea kesadaran atas penguasaan narkotika dalam pertimbangan hakim serta menguji kesesuaian putusan dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.