Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana State Corporate Crime Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pendirian Pagar Laut Ilegal

Abstract

Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dalam arti, pada masyarakat agraris kejahatannnya berbeda dengan masyarakat industri. Demikian juga dengan pelaku kejahatan, semula dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (natural person), akan tetapi dalam perkembangan korporasi (juridical person), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan, dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana. Kejahatan korporasi telah merambah ke berbagi lini kehidupan masyarakat luas, diantaranya adalah bidang lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, termasuk kegiatan pembangunan oleh korporasi, telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan yang serius. Salah satu bentuk aktivitas korporasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan adalah pendirian pagar laut ilegal yang marak terjadi di wilayah pesisir Indonesia. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah pertama, Apa karakteristik state corporate crime dapat digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana negara dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pendirian pagar laut ilegal?; Kedua, Apakah aktor negara dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum pidana dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pendirian pagar laut ilegal?; Ketiga, Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana negara yang memanfaatkan korporasi dalam pencemaran lingkungan?. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis adalah menganalisis karakteristik state corporate crime dapat digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana negara dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pendirian pagar laut ilegal; Menelaah kemungkinan negara dikualifikasikan sebagai subyek hukum pidana dalam kasus kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan ilegal, seperti pendirian pagar laut tanpa izin; Mengidentifikasi dan memformulasikan bentuk upaya penegakan hukum serta mekanisme pemulihan lingkungan yang dapat diterapkan terhadap negara sebagai pelaku korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, berdasarkan karakteristik state corporate crime/kejahatan korporasi negara, maka negara dapat dibebankan tanggungjawab pidana terhadap organ-organ yang terlibat dalam kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pendirian pagar laut illegal tersebut sebagai program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan dengan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik dari kerugian yang didapatkan oleh masyarakat; kedua, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat, menyediakan layanan publik, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi dan kolektif. Maka organ-organ Negara dapat diklasifikasikan sebagai subyek hukum pidana yang turut bertanggung jawab dengan bersandarkan pada aspek kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya; ketiga, Dikarenakan menjadi kejahatan yang melibatkan kolusi antara negara dan korporasi, di mana kedua entitas tersebut bekerja sama atau saling melindungi untuk mendapatkan keuntungan dengan melanggar hukum, merugikan publik, atau mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Serta dapat menjatuhkan pidana denda karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum perlindungan terhadap lingkungan. Maupun dibebankan vicarious liability/pertanggungjawaban pidana pengganti mengenai perbuatan pidana yang telah mendasari terjadinya pendirian pagar laut ilegal.