Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam Memberdayakan Masyarakat di Hutan Pinus Songgon Banyuwangi

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran LMDH Rimba Ayu dalam memberdayakan masyarakat di kawasan Hutan Pinus Songgon, Desa Sumberbulu, Banyuwangi. Fokus penelitian adalah untuk mendeskripsikan makna dan pelaksanaan peran LMDH, menginterpretasikan wujud nilai-nilai publicness (kepublikan) dalam praktik kelembagaan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas LMDH sebagai bridging institution (lembaga jembatan) antara negara Perhutani, komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2025 di Desa Sumberbulu,Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, meliputi pengurus LMDH Rimba Ayu (Ketua dan Sekretaris), masyarakat sekitar hutan, serta perwakilan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, dilengkapi dengan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMDH Rimba Ayu berperan strategis sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator dalam pemberdayaan masyarakat. Peran ini telah mentransformasi ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat hingga 40% melalui ekowisata, sekaligus menekan angka penebangan liar. Nilainilai publicness terwujud dalam praktik partisipasi masyarakat dalam musyawarah, transparansi laporan keuangan, dan orientasi pada kepentingan publik melalui alokasi dana sosial desa. LMDH juga berfungsi efektif sebagai bridging institution yang menjembatani dan memediasi kepentingan masyarakat, Perhutani, pemerintah desa. Faktor pendukung utama adalah legitimasi kebijakan dari Perhutani, kepemimpinan lokal yang kuat, dan solidaritas sosial. Sementara faktor penghambat meliputi ketergantungan pada kebijakan top-down, kapasitas SDM yang belum merata, dan keterbatasan infrastruktur