Tanggung Jawab Toko Swalayan Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Beras Premium yang di dalamnya Terdapat Kutu

Abstract

Toko swalayan menempati posisi yang dipercaya oleh konsumen Indonesia, sehingga produk premium seperti beras diharapkan bebas dari kontaminasi. Ekspektasi tersebut runtuh ketika pada 9 Oktober 2025 Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap penjualan beras premium berkutu di salah satu toko swalayan di Kota Kupang. Kasus ini memperlihatkan konflik norma antara Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang membebankan kewajiban aktif jaminan mutu kepada pelaku usaha, dengan Pasal 24 UUPK yang mengatur pembagian tanggung jawab dalam rantai distribusi. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji dua persoalan: tanggung jawab hukum toko swalayan terhadap konsumen, serta upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko swalayan selaku penjual akhir memikul tanggung jawab penuh dan tidak dapat dialihkan, yang dikonstruksikan secara kumulatif melalui prinsip strict liability, presumption of liability (Pasal 19 dan 28 UUPK), dan product liability (Pasal 19 dan 24 UUPK), akibat kelalaian dalam pemeriksaan penerimaan barang dan pengendalian hama. Konsumen dapat menempuh upaya non-litigasi melalui pengaduan langsung, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau litigasi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 8 UUPK apabila upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil.