Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Produk Pemasaran Domestik di PT. M

Abstract

PT. M merupakan perusahaan agroindustri yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN domestik secara tertib guna menghindari sanksi administrasi. Untuk mendasari peninjauan tersebut, digunakan konsep perpajakan mengenai komponen PPN, mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, regulasi Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHPT) berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2025, serta aturan digitalisasi Coretax System sesuai PMK Nomor 81 Tahun 2024. Seluruh data laporan ini dikumpulkan melalui metode pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, melalui teknik wawancara langsung dengan pembimbing lapangan, dokumentasi berkas faktur perusahaan, serta studi pustaka regulasi perpajakan terkini. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa alur pemungutan PPN di perusahaan telah terintegrasi secara sistematis dengan siklus komersial penjualan, mulai dari penerimaan Purchase Order (PO), penerbitan Sales Order (SO), pembuatan Surat Jalan, hingga penerbitan Invoice. Kebijakan pemungutan secara spesifik dikenakan atas penyerahan produk sayuran beku (frozen vegetable) merek Hygreen karena memiliki nilai tambah, sedangkan produk sayuran segar (fresh) mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Perhitungan Pajak Keluaran atas produk pertanian ini menggunakan DPP Nilai Lain dengan rumus 11 dikali tarif PPN, di 12 mana administrasi pembuatannya mulai dari Faktur Pajak Kode Transaksi 04 hingga pelaporan SPT Masa PPN kini telah bermigrasi penuh ke dalam aplikasi Coretax System. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan prosedur pemungutan, perhitungan, hingga pelaporan PPN domestik pada PT. M telah berjalan dengan tertib, tepat waktu, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dengan saran agar perusahaan terus melakukan pelatihan internal guna mengantisipasi pembaruan fitur pada sistem perpajakan digital tersebut