Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penetapan Harga Suzuki Jimny Secara Sepihak Oleh Sales

Abstract

Tindakan praktik menetapkan harga secara sepihak kian marak terjadi. Penetapan harga seacara sepihak memicu kontroversi tentang letak perlindungan hukum, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat penetapan harga yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Penetapan harga secara sepihak yang dilakukan oleh sales merupakan tindakan yang merugikan konsumen karena harga yang dibebankan tidak sesuai dengan ketentuan resmi perusahaan atau pasar yang wajar. Sehingga penelitian pada skripsi ini memiliki tujuan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penetapan harga Suzuki Jimny secara sepihak oleh sales. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), baru-baru ini meluncurkan Suzuki Jimny lima pintu pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 dengan harga resmi Rp 462 juta sampai Rp 478 juta. Namun, fenomena yang memprihatinkan muncul karena adanya praktik spekulasi harga di pasaran, dimana para sales menaikkan harga hingga Rp 520 juta sampai Rp 530 juta, jauh di atas harga resmi. Peraktik ini melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak mendapatkan harga yang wajar dan informasi yang jujur. Penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat Penetapan Harga Suzuki Jimny secara Sepihak oleh Sales”. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu: (1) bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penetapan harga Suzuki jimny secara sepihak oleh sales (2) apa akibat hukum bagi sales yang melakukan penetapan harga Suzuki jimny secara sepihak (3) apa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen apabila terjadi sengketa akibat penetapan harga Suzuki jimny secara sepihak oleh sales. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penetapan harga Suzuki Jimny secara sepihak oleh sales, mengetahui akibat hukum bagi sales yang melakukan penetapan harga Suzuki Jimny secara sepihak, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh konsumen akibat penetapan harga Suzuki Jimny secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukummenggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji seluruh perundang-undangan yang berkaitan dan relevan dengan isu hukum yang diangkat. Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini diuraikan menjadi 5 (lima) sub pokok bahasan. Pertama, perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, dan bentuk perlindungan hukum. Kedua, konsumen yang terdiri dari pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen. Ketiga, penetapan harga yang terdiri dari pengertian penetapan harga, prinsip penetapan harga, dan tujuan penetapan harga. Keempat, pelaku usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan larangan pelaku usaha. Kelima, sales yang terdiri dari pengertian sales, peran dan fungsi sales. Hasil dari penelitian ini pertama, perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan berhak atas harga barang yang benar dan jujur serta mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Sales yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf F dan Pasal 10A UUPK dapat dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Kedua, akibat hukum bagi sales yang melakukan penetapan harga Suzuki Jimny secara sepihak. Akibat yang ditimbulkan oleh tindakan sales dapat berupa sanksi disiplin oleh internal perusahaan, digugat perdata atas kerugian konsumen dan pelanggaran ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UUPK, dan dipidana jika terbukti terdapat indikasi menipu. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan konsumen jika terjadi sengketa yaitu dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi sesuai Pasal 47 UUPK dan dan litigasi pada Pasal 48 UUPK. Kesimpulan atas penulisan skripsi ini yaitu: Pertama, Tindakan sales yang menetapkan harga Suzuki Jimny secara sepihak melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur dan harga yang wajar dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai Pasal 62 Ayat (1) UUPK. Kedua, Tindakan sales menggoreng harga Suzuki Jimny dapat dikenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai Pasal 62 Ayat (1) UUPK, perusahaan juga dapat turut bertanggung jawab berdasar pada Pasal 1367 KUHPerdata jika terbukti lalai dalam pengawasan sales-nya. Ketiga, konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi seperti BPSK atau jalur litigasi sebagaimana diatur dalam UUPK. Saran yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: Pertama, konsumen perlu lebih cermat dalam bertransaksi dan menyimpan bukti pembelian untuk mengantisipasi sengketa. Kedua, sales juga diharapkan dapat berperilaku jujur dan mematuhi aturan perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, pemerintah harus memperkuat pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum guna melindungi konsumen dari praktik penjualan yang merugikan.