Model Dinamika Ibnu Khaldun tentang Pengentasan Kemiskinan Struktural di Indonesia (Suatu pendekatan moralitas)

Abstract

Masalah Kemiskinan merupakan masalah yang selalu relevan untuk dibahas dari masa ke masa. Diskusi dan penelitian tentang kemiskinan dan pemberantasannya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti maupun ekonom. Pendekatannyapun dapat bersifat individualis atau struktural. kemiskinan bukan hanya konsep ekonomi tetapi juga politik. selama ini banyak aktor negara maupun non negara yang terlibat dalam keberlangsungannya yang memiliki berbagai dinamika. Para ekonom konvensional selalu melihat faktor-faktor penyebab kemiskinan dari dimensi ekonomi saja. Di dalam sejarah Islam, salah satu ulama yang mengulas kemiskinan adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lebih dari 600 tahun yang lalu menjelaskan penyebab kemunduran umat Islam yang terjadi selama masa hidupnya. Meskipun sebagian besar dari apa yang Ibnu Khaldun tulis telah menjadi bagian dari kearifan konvensional saat ini dalam merumuskan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Di dalam kitabnya yang berjudul Muqaddimah, Ibnu Khaldun mencoba menentukan faktor-faktor yang saling berhubungan seperti peran faktor moral, psikologis, politik, ekonomi, sosial dan demografi untuk meumuskan penyebab kemiskinan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kemiskinan adalah masalah klasik dan merupakan dimensi yang luas dan kompleks. Model dinamika sosial Ibnu Khaldun yang dikenal dengan kalimat hikamiyyah masih bersifat abstrak. Kalimat-kalimat tersebut kemudian diproxikan dalam bentuk variabel-variabel ekonomi maupun non ekonomi. Adapun variabel-variabel tersebut yaitu pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial proxy dari dimensi kedaulatan/ otoritas politik/ Al Mulk), Tingkat Korupsi proxy dari dimensi syariah/ Syari‟ah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) proxy dari dimensi Sumber Daya Manusia/ Ar Rijal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) proxy dari dimensi Harta Benda/ Al-Mal, Investasi Pemerintah proxy dari dimensi pembangunan/ Al-„Imarah, Gini Ratio (proxy dimensi Keadilan/ Al-„Adl. Parameter Syariah merupakan salah satu parameter non ekonomi yang menarik dan membedakan antara model dinamika sosial Ibnu Khaldun dengan pengukuran kemiskinan yang selama ini banyak dilakukan oleh peneliti. Pendekatan model sosial struktural Ibnu Khaldun diharapkan mampu memberi solusi dalam hal pengentasan kemiskinan di berbagai negara dan merumuskan kembali bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan bukan lagi dapat dilihat dari dimensi ekonomi saja, akan tetapi juga dari dimensi non-ekonomi seperti dimensi moralitas. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data cross-section dan time-series. Jenis data panel yang digunakan adalah Balanced panel yaitu data panel dimana jumlah periode waktu yang sama untuk setiap objek/individu pengamatan. Data panel dalam penelitian ini menggunakan data cross-section sebanyak 34 provinsi dan data time-series sebanyak 10 tahun yaitu sejak tahun 2013-2022. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin yaitu sebanyak 25 provinsi. Kemudian jumlahmasing-masing sampel diambil dengan teknik Cluster Sampling. Dalam penelitian ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan kelompok provinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan provinsi yang berada Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode data panel statis yaitu Pooled Least Square. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Al-Mulk yang diproxikan dengan Pengeluaran Pemerintah (di bidang perlindungan sosial), dimensi syariah yang diproxikan dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi, dimensi Ar-Rijal yang diproxikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimensi Al-Mal yang diproxikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dimensi Al-„Imarah yang diproxikan dengan Investasi Pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sedangkan dimensi Al- „Adl yang diproxikan dengan Gini Ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Bedasarkan hasil penelitian tersebut, maka temuan penelitian menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi yaitu Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi Pemerintah, faktor nonekonomi yaitu tindak pidana korupsi harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan pemerintah terkait pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.