Perlindungan Hukum terhadap PT Vidio Dot Com atas Penjualan Akun Vidio Premier Secara Ilegal

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong pertumbuhan layanan hiburan digital berbasis langganan, salah satunya aplikasi Vidio yang dikelola oleh PT Vidio Dot Com. Namun, muncul permasalahan berupa praktik penjualan akun Vidio Premier secara ilegal melalui berbagai platform digital oleh pihak yang tidak berhak. Tindakan ini menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan sistem usaha, serta kerugian reputasi bagi perusahaan. Secara hukum, fenomena ini berkaitan dengan pelanggaran perjanjian dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi PT Vidio Dot Com serta upaya penyelesaian sengketa atas praktik tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait perlindungan hak cipta dan sistem elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum dan perbuatan melawan hukum melalui doktrin para ahli. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan non-hukum berupa artikel dan sumber daring yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif normatif untuk mengkaji dan menafsirkan norma hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap PT Vidio Dot Com dapat dilakukan melalui upaya preventif. Upaya preventif mencakup peningkatan sistem keamanan digital, pembatasan akses perangkat, pengawasan aktivitas akun, serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan digital secara sah. Secara normatif, tindakan penjualan akun ilegal bertentangan dengan ketentuan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian, serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, praktik tersebut juga berkaitan dengan pelanggaran sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Upaya represif dapat dilakukan melalui gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta jalur litigasi melalui pengadilan apabila upaya damai tidak berhasil. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap PT Vidio Dot Com terdiri atas perlindungan eksternal. Perlindungan eksternal diwujudkan melalui gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti pemblokiran akun, somasi, dan arbitrase, maupun jalur litigasi melalui pengadilan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk memperkuat sistem keamanan digital dan mempertegas klausula larangan dalam ketentuan layanan. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum agar tercipta kepastian hukum dan ekosistem digital yang sehat di Indonesia.