Analisis Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Abstract

Perkembangan pasar modal di Indonesia cukup pesat yang dapat dibuktikan dengan peningkatan investor sejak tahun 2020. Perkembangan pasar modal di Indonesia telah melalui proses panjang yang dapat dilihat dari IHSG Tahunan Bursa Efek Indonesia. IHSG Tahunan mengalami fluktuasi nilai, terutama ketika pada tahun 2020. Pada tahun tersebut IHSG yang mulai membentuk tren positif harus kembali menempuh diuji oleh peristiwa covid-19 yang melanda dunia. Akan tetapi, tahun selanjutnya IHSG mampu kembali ke jalan semestinya hingga mencapai nilai All Time High. Pencapaian tersebut tidak luput dari peran berbagai sektor, terutama sektor pertambangan yang setiap tahunnya konsisten menyumbangkan perubahan yang cukup signifikan pada IHSG berkat saham yang terus meningkat pada sektor ini. Menurut Frans Bararuallo nilai perusahaan mampu dicerminkan oleh harga saham, sedangkan harga saham menurut frans dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu profitabilitas, kebijakan hutang, dan dividen. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin menganalisis ketiga faktor tersebut dalam konsistensi saham sektor pertambangan sebagai cerminan nilai perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling. Hasil analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda yang dioperasikan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, kebijakan hutang yang diproksikan dengan DER dan kebijakan dividen yang diproksikan dengan DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif untuk kebijakan hutang dan arah positif untuk kebijakan dividen.