Asas Pelaporan (Reporting) Green Bond dalam Penerbitan Obligasi pada Pasar Moda

Abstract

Green bond merupakan salah satu instrumen dalam keuangan berkelanjutan yang berperan penting dalam pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Instrumen ini tidak hanya bertujuan menarik investor yang peduli terhadap isu lingkungan, tetapi juga menjadi wujud konkret dari komitmen negara dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas green bond tidak hanya terletak pada penerbitannya, melainkan sangat bergantung pada mekanisme pelaporan (reporting) yang dilakukan oleh penerbit. Pelaporan ini harus mampu memberikan informasi yang jujur, transparan, akurat, dan dapat diverifikasi mengenai penggunaan dana serta dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai. Dalam konteks ini, asas pelaporan menjadi prinsip penting yang tidak dapat diabaikan. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut melalui karya ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul “Asas Pelaporan (Reporting) Green Bond Dalam Penerbitan Obligasi Pada Pasar Modal”. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Apakah Indonesia telah menerapkan asas pelaporan (reporting) green bond dalam sistem penerbitan obligasi pada pasar modal Indonesia?, (2) Bagaimana pengaturan asas pelaporan (reporting) green bond dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, Uni Eropa dan China?, (3) Bagaimana pengaturan asas pelaporan (reporting) green bond dalam obligasi pada pasar modal Indonesia kedepan?. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami sejauh mana asas pelaporan (reporting) green bond diintegrasikan ke dalam regulasi dan praktik penerbitan obligasi hijau di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penerapan asas pelaporan (reporting) green bond di ketiga wilayah dengan standar internasional, seperti ICMA Green Bond Principles (GBP), dan untuk mengetahui dan memahami upaya pengembangan sistem penerbitan obligasi pada pasar modal Indonesia agar sesuai dengan standart internasional dan kebutuhan pasar dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan yaitu: tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparasi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Green Bond Principles (GBP) dijelaskan sebagai standar global bersifat sukarela yang bertujuan untuk transparansi dan pelaporan yang mendukung integritas pasar obligasi hijau yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA). Green bond adalah instrumen obligasi yang hasil pendapatannya secara khusus digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang (refinance) proyek-proyek berwawasan lingkungan (green projects). Penggunaan dana dari green bond harus selaras dengan empat komponen utama dalam Green Bond Principles (GBP) yaitu penggunaan dana (use of proceeds), proses evaluasi dan seleksi proyek (process for project evaluation and selection), manajemen dana (management of proceeds), dan pelaporan (reporting). Hasil penelitian ini menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan asas pelaporan (reporting) green bond secara efektif dalam sistem penerbitan obligasi di pasar modal. Dalam praktiknya, sistem pelaporan green bond di Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui POJK No. 18 Tahun 2023 dan didukung oleh dokumen teknis seperti Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 Tahun 2025. Namun demikian, penggunaan TKBI sebagai acuan pelaporan masih bersifat sukarela dan belum terintegrasi secara eksplisit dalam peraturan pasar modal yang mengikat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan pelaporan yang belum seragam antar penerbit dan berpotensi mengurangi transparansi serta akuntabilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Kedua, berdasarkan hasil perbandingan, Uni Eropa telah membangun sistem pelaporan green bond yang menyeluruh dan mengikat, melalui Regulation (EU) 2023/2631 dan CSRD yang mewajibkan integrasi pelaporan keberlanjutan sesuai standar ESRS. Pelaporan di Uni Eropa juga disertai kewajiban publikasi daring dan verifikasi independen. Sementara itu, Tiongkok telah menerapkan klasifikasi proyek hijau melalui Green Bond Endorsed Project Catalogue dan indikator sektoral dalam China GBP, serta mulai menerapkan pelaporan keberlanjutan secara bertahap melalui pedoman bursa dan Kementerian Keuangan. Ketiga, penelitian ini merekomendasikan arah pengaturan asas pelaporan green bond di Indonesia ke depan dengan menekankan pentingnya kewajiban penggunaan TKBI sebagai standar klasifikasi kegiatan hijau, pembentukan sistem indikator pelaporan dampak yang terstandarisasi, serta penguatan keterbukaan informasi dalam pelaporan. Upaya ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan administratif, melainkan untuk benar-benar mencerminkan transparansi dan tanggung jawab penerbit. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor, mencegah praktik greenwashing, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen pasar modal. Adapun saran dari penulisan skripsi ini agar pemerintah dan OJK perlu mengintegrasikan TKBI versi 2 Tahun 2025 secara eksplisit dalam regulasi, agar laporan mengacu pada klasifikasi hijau nasional dan mencegah praktik greenwashing. Selain itu, pelaporan harus disertai kewajiban publikasi kepada publik serta verifikasi independen guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, sistem pelaporan perlu dibangun secara terintegrasi antara laporan penggunaan dana, dampak lingkungan, dan keberlanjutan agar menciptakan narasi yang utuh dan mencerminkan kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.