Prosedur Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Obat-Obatan pad Bidang Keuangan Rumah Sakit Daerah Balung Jember

Abstract

Kegiatan magang ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah Balung Jember sejak tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2026. Laporan magang ini berjudul Prosedur Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Belanja Obat-Obatan pada Bidang Keuangan Rumah Sakit Daerah Balung Jember, dimana aktivitas magang utama adalah melakukan pengisian dan pemeriksaan kesesuaian pada SPJ Obat-obatan antara Surat Perintah Pengiriman, Lembar Penerimaan dan Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi/Bukti Pembayaran, dan Faktur Penjualan (Invoice) dengan Faktur Pajak, serta menempel pembatas kertas (sticky note) pada SPJ Obat-obatan yang belum ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis Farmasi, dan Bendahara Pengeluaran. Selain melakukan aktivitas utama magang yang sesuai dengan judul laporan, kegiatan magang lain yang dilakukan antara lain, mengikuti apel pagi setiap hari senin, mengikuti senam setiap hari jumat, menyimpan berkas arsip pada map file clear holder, mengikuti halal bihalal Idul Fitri, menjadi notulis rapat sertifikasi halal, membantu mencetak berkas SPT PPh WPOP, serta membantu scan berkas disposisi, berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan dokumen persiapan pengadaan. Beberapa kendala yang ditemui selama melaksanakan kegiatan magang adalah ketidaksesuaian antara SPJ obat dengan faktur pajak, perbedaan penulisan nominal rupiah, serta adanya nomor, tanggal surat, dan tanda tangan Tim Teknis Farmasi yang terlewat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan ketelitian dalam verifikasi dokumen SPJ agar meminimalkan kesalahan dan ketidaksesuaian data. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dengan Tim Teknis Farmasi untuk mempercepat proses perbaikan dokumen SPJ, serta memperkuat komunikasi dengan PPTK, PPK, dan Bendahara Pengeluaran terkait jadwal pembayaran agar proses administrasi berjalan tepat waktu.