Urgensi Kuorum dalam Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang pada Rapat Paripurna Tingkat II DPR RI

Abstract

Urgensi kuorum dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang pada rapat Paripurna Tingkat II DPR RI merupakan suatu hal yang penting, mengingat kuorum sendiri sebagai perwujudan dari konsep perwakilan yang tercantum pada ketentuan hukum yang tertinggi yakni pada sila keempat Pancasila yang didalamnya menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, didalam Pancasila sebuah konsep perwakilan dilahirkan dan diwujudkan dalam suatu instrumen hukum. Isu hukum yang dilakukan kajian yakni pertama berkaitan dengan pengaruh kuorum dalam pengambilan keputusan terhadap RUU pada rapat Paripurna tingkat II DPR RI kemudian isu hukum yang kedua berkaitan dengan penyelesaiaan secara formil terhadap tidak terpenuhinya kuorum dalam pengambilan keputusan RUU pada rapat Paripurna tingkat II DPR RI. Dalam melakukan penelitian terhadap isu hukum yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan hukum terhadap tidak terpenuhinya kuorum pada rapat Paripurna tingkat II DPR RI untuk pengambilan keputusan menegaskan bahwa peristiwa hukum tersebut telah melanggar aturan hukum dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak asasi manusia serta melanggar asas-asas hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan pelanggaran terhadap kuorum melanggar aturan hukum yang didalamnya memuat prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip hak asasi manusia dan asas-asas hukum. Sebaiknya dalam melakukan pembentukan Undang Undang Pihak DPR juga harus memperhatikan pengaruh kuorum dengan kehadiran fisik anggota ataupun kehadiran secara virtual. Selain itu penting juga melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh anggota DPR dengan meningkatkan sistem pengawasan dari sisi internal dan sisi eksternalnya.