Perlindungan Hukum Pada Nasabah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Pada Bank Plecit Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Abstract

Praktik peminjaman uang melalui bank plecit berkembang di masyarakat karena prosesnya yang cepat dan mudah. Namun, praktik tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum akibat tidak adanya pengawasan resmi, tidak dituangkannya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tertulis, serta adanya penetapan bunga yang tinggi dan praktik penagihan yang berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah serta upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah secara normatif telah tersedia melalui ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, asas itikad baik, serta mekanisme gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum dapat berjalan secara optimal karena hubungan hukum yang terjadi bersifat informal dan tidak didukung oleh alat bukti tertulis yang memadai. Dalam penyelesaian sengketa, gugatan perbuatan melawan hukum dinilai lebih relevan dibandingkan wanprestasi karena memberikan ruang yang lebih luas bagi nasabah untuk menuntut pemulihan hak atas tindakan kreditur yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, praktik bank plecit menempatkan nasabah pada posisi yang lemah sehingga diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan hukum serta penguatan pengawasan terhadap praktik pinjaman yang dilakukan di luar sistem keuangan formal.