Analisis Wacana Kritis Pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023

Abstract

Pidato kenegaraan disampaikan oleh presiden dalamacara Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada setiap tanggal 14-16 Agustus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya selama satu tahun kepada masyarakat. Penelitian ini mengkaji pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023 di Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/ DPD RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengurai kepentingan-kepentingan di balik teks pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada khalayak masyarakat Indonesia. Analisis Wacana Kritis (AWK) membantu memahami bahasa dalam penggunaannya. Bahasa dipahami bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapimenyimpan ideologi tertentu sebagai instrument untuk menerapkan strategi kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang memiliki tiga dimensi analisis, yaitu:(1) analisis dimensi teks, (2) analisis praktik wacana (discourse practice), dan (3) praktik sosiokultural (sosiocultural practice). AWK model Faircloughberangkat dari penggabungan kajian linguistik dengan pemikiran sosial politik yang relevan dalam pengembangan teori sosial dan bahasa. Entitas wacana dipandang secara simultan sebagai teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) mendeskripsikan dimensi teks pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunana MPR-RI 2023, (2) mendeskripsikan praktik wacana dan praktik sosiokultural pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunana MPR-RI 2023 (3) mendeskripsikan ideologi yang termuat dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR-RI 2023. Penelitian ini menggunkan metode penelitian kualitatif, yaitu proses penelitian yang berisi tahapan penelitian yang menyajikan data deskriptif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dari subjek individu atau kelompok dan fenomena yang sedang diteliti. Secara metodologis, penelitian ini mengacu pada analisis paradigma kritis yang mendasarkan diri pada interpretasi teks. Penelitian paradigma kritis dengan metode kualitatif ini berada pada penafsiran teks secara mendalam demi menemukan makna yang ada di balik teks. Data penelitian ini adalah wacana pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI 2023 yang diambil dari video dalam kanal Youtube. Aspek kebahasaan dan konteks-konteks yang memiliki kaitan menjadi fokus dalam analisis wacana kritis ini. Konteks berkaitan dengan aspek bahasa yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu. Praktik bahasa dalam hal ini berkaitan dengan aspek sejarah, budaya, dan politik yang melatarbelakangi wacana pidato tersebut. Hasil penelitian menunjukkan wacana pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR RI 2023 dalam tataran teks dibagi pada lima pembahasan, yaitu representasi dalam penggunaan kosa kata dan tata bahasa, representasi dalam koherensi kalimat, representasi dalam penonjolan kalimat, relasi, dan identitas. Pada pembahasan penggunaan kosa kata, peneliti menemukan dan menganalisis penggunaan kata ‘saya’, kata ‘kami’, frasa ‘tahun politik’, dan kata ‘Indonesia’.Kata persona ‘saya’ digunakan (1) sebagai representasi kepala negara yang mewakili keseluruhan institusi pemerintah republic Indonesia, (2) sebagai representasi Jokowi secara personal dan pribadi, dan (3) representasi presiden secara institusional. Kata ‘kita’ digunakan sebagai (1) representasi kolektif antara Jokowi dan masyarakat, (2) representasi kolektif antara Jokowi dan semua komponen pemerintah, (3) representasi kolektivitas seluruh komponen pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kata ‘Indonesia’ digunakan sebagai (1) representasi pemerintah di masa Jokowi, (2) representasi negara yang berdaulat, dan (3) representasi negara yang berasas Pancasila, demokrasi, dan heterogen. Pada pembahasan tatabahasa, peneliti menemukan, mengklasifikasikan dan menganalisis penggunaan tatabahasa dalam bentuk tindakan, peristiwa, keadaan, dan proses mental.Pada analisisrepresentasi dalam koherensi kalimat peneliti menemukan beberapa temuan yang diperinci pada tiga pembahasan yaitu: 1) elaborasi, ditemukan data dengan penggunaankata hubung ‘yang’, 2) perpanjangan, pada bentuk ini yang berupa ‘tambahan’ ditemukan dari data yang menggunakan kata hubung “dan”, serta ditemukan pula bentuk perpanjangan yang berupa ‘kontras’ pada data yang menggunakan kata hubung “tetapi” dan “meskipun”, 3) mempertinggi, ditemukan data yang menggunakan konjungsi “karena” dan konjungsi “sehingga”. Analisis representasi dalam penonjolan kalimat difokuskan pada penonjolan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Peneliti menemukan dua pola penonjolan, yaitu: (1) penonjolan dengan mengubah nada suara, baik lebih tinggi maupun lebih rendah dari pada cara pengucapan kalimat yang lain; dan (2) penonjolan dengan merepetisi satu kata, satu frasa, atau satu klausa. Pada pembahasan relasi, terdapat konteks dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi, sehingga dapat dipahami bahwa pidato tersebut bersifat formal, sehingga dapat disaksikan dan disimak oleh semua hadirin serta masyarakat Indonesia secara umum. Target dari pidato kenegaraan presiden tersebut tidak hanya tamu undangan yang hadir dalam rapat paripurna, tetapi masyarakat Indonesia secara luas yang menyaksikan melalui media elektronik. Pada persoalan identitas, identitas Jokowi sebagai pemimpin pluralis, sebagai pemimpin yang netral pada pemilu mendatang, sebagai pemimpin yang rendah hati, legowo, dan memiliki perhatian pada moralitas publik, sebagai seorang pemimpin yang religius, dan sebagai pemimpin yang mencintai adat-istiadat serta budaya lokal. Pada subbab praktik wacana, teks pidato kenegaraan dikonstruksi melalui suatu praktik diskursus yang akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Melihat pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR RI 2023, sulit dipastikan apakah produksi pidato tersebut ditulis langsung oleh presiden atau disusun oleh tim presiden. Terlepas dari hal tersebut, teks pidato presiden Jokowi tidak terlepas dari latar belakang produksi teks pidato kenegaraan yang berfungsi sebagai penyampai visi-misi, laporan kinerja pemerintah selama satu tahaun, dan harapan ke depan yang ditulis dengan banyak pertimbangan dan persiapan, sehingga pidato tersebut tersusun dengan sangat rapi dan sistematis dan dapat dicerna dengan mudah oleh para komunikan. Di samping adanya teks yang sudah disediakan, Jokowi juga melakukan improvisasi di sebagian pembahasan yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari sebagian isi pidato Jokowi yang tidak menggunakan bahasa formal dan resmi, tetapi menggunakan bahasa sehari-hari. Pada subbab praktik sosiokultural, hasil analisis diperinci pada tiga level, yaitu situasional, institusional, dan sosial. Pada level situasional, pidato Jokowi merupakan respons dan negosiasi terhadap dua situasi yang menjadi latar belakang pidato, yaitu situasi internal (Indonesia) dan situasi eksternal (internasional). Pada level institusional, terdapat konteks institusional yang melatarbelakangi pidato kenegaraan Presiden Jokowi, yaitu acara sidang tahunan MPR RI yang merupakan tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara dalam menyampaikan laporan kinerjanya selama satu tahun kepada masyarakat, dan merupakan perayaan HUT Indonesia. Pada level sosial, peneliti menemukan bagaimana teknologi informasi dan media sosial hari ini telah mempengaruhi ruang kebebasan berpendapat dan bereskpresi sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, peneliti juga membahas bagian dari pidato Jokowi yang merespons kebebasan berekspresi dan berpendapat yang banyak disalahgunakan saat ini dalam konteks penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat dan media sosial yang menjadi ruang sosial tanpa batas. Peneliti juga menelaah ideologi yang terepresentasi melalui pidato Jokowi. Pada bab ideologi tersebut, pidato kenegaraan yang disampaikan Jokowi pada sidang tahunan MPR RI 2023 terindentifikasi adanya nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, nilai-nilai pluralisme dan toleransi, serta adanya “kemiripan” wacana Jokowi dalam pidatonya dengan hegemoni rezim neoliberalisme dan orientasi pasar bebas. Pada subbab implikasi praktis, peneliti menawarkan suatu cara pandang dan cara kerja secara kebudayaan dalam konsep kapabilitas intelektual, emosional, dan spiritual yang beroreintasi pada harkat kemanusiaan. Cara pandang kebudayaan adalah melihat manusia secara kemanusiaan, sehingga orientasinya adalah harkat kemanusiaan. Hal tersebut berbeda dengan cara pandang ekonomi industri yang melihat manusia secara fungsional sebagai komoditas sekaligus konsumen dan pasar. Sedangkan cara kerja berdasarkan kebudayaan adalah pemilihan kebijakan-kebijakan dalam mengelola negara dengan mempriotitaskan kemajuan intelektual, emosional, dan spiritual masyarakat. Usaha untuk menyeimbangkan ketiga unsur tersebut akan melahirkan suatu identitas kebangsaan yang saat ini tidak tentu ke mana arahnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergisitas antargolongan, baik pemerintah, para intelektual, pemuka agama, para budayawan, dan seluruh komponen bangsa dalam merumuskan ulang pandangan dan arah ke depan yang akan ditempuh demi kesejahteraan sosial untuk kemudian direalisasikan secara jujur dan kolektif.