Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Pemerintah

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam transaksi penjualan BKP kepada instansi pemerintah terdapat mekanisme khusus karena instansi pemerintah bertindak sebagai pemungut PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan. PKP wajib melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat agar administrasi perpajakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan Praktik Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan alat kesehatan kepada rumah sakit pemerintah oleh PT Garuda Warna Kencana. Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan selama Praktik Kerja Nyata serta data sekunder yang berasal dari peraturan perpajakan, faktur pajak, dan berbagai literatur yang relevan. Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata, PT Garuda Warna Kencana telah menerapkan pengenaan PPN atas penjualan alat kesehatan kepada RSUD dr. Soebandi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Proses administrasi meliputi penerbitan faktur penjualan, pembuatan Faktur Pajak Keluaran, dan Pelaporan SPT Masa PPN melalui Coretax menggunakan kode transaksi 02, serta perhitungan PPN berdasarkan DPP Nilai Lain. Dengan demikian, seluruh proses telah dilaksanakan secara tertib administrasi dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. (Dilaksanakan Berdasarkan Surat Tugas Nomor 1786/UN25.B2/SP/2026, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.)