Analisis Dinamika Makroekonomi dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan : Studi Komparatif Negara Berpendapatan Menengah Rendah dan Menengah Tinggi

Abstract

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang mencerminkan ketidakmerataan distribusi kesejahteraan antarmasyarakat. Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketidakstabilan sosial, serta mengurangi efektivitas pembangunan. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan kualitas kelembagaan menyebabkan faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pada setiap kelompok negara tidak selalu sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GDP per kapita, kuadrat GDP per kapita (GDP²), inflasi, dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap ketimpangan pendapatan serta menguji Hipotesis Kuznets pada negara berpendapatan menengah rendah dan menengah tinggi selama periode 2012–2024. Penelitian ini menggunakan data panel sekunder yang bersumber dari World Inequality Database, World Bank, dan Transparency International. Sampel penelitian terdiri atas lima negara berpendapatan menengah rendah, yaitu India, Zambia, Kenya, Nigeria, dan Filipina, serta lima negara berpendapatan menengah tinggi, yaitu Indonesia, Afrika Selatan, Kolombia, Meksiko, dan Chile. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada negara berpendapatan menengah rendah, GDP per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan GDP² berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sehingga membentuk pola hubungan U (U-shape) dan tidak mendukung Hipotesis Kuznets. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan IPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pada negara berpendapatan menengah tinggi, GDP per kapita, GDP², dan inflasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan IPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan ketimpangan pendapatan berbeda menurut karakteristik kelompok negara, sehingga kebijakan pengurangan ketimpangan perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kualitas kelembagaan masing-masing negara.