Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Menurut Edward III, terdapat faktor sikap pelaksana (X1), komunikasi (X2), sumber daya (X3), dan struktur birokrasi (X4) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara (Y). Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu proportionate stratified random sampling. Jumlah responden adalah 84 dari 510 populasi yang merupakan pegawai di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinan. Variabel sikap pelaksana (X1) menunjukkan adanya pengaruh sikap pelaksana terhadap variabel kinerja implementasi (Y) dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 6,453 > 1,99045. Variabel komunikasi (X2) menunjukkan adanya pengaruh komunikasi terhadap variabel kinerja implementasi (Y) dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 5,562 > 1,99045. Variabel sumber daya (X3) menunjukkan adanya pengaruh sumber daya terhadap variabel kinerja implementasi (Y) dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,773 > 1,99045. Variabel struktur birokrasi (X4) menunjukkan adanya pengaruh struktur birokrasi terhadap variabel kinerja implementasi (Y) dimana nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 5,051 > 1,99045. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan sikap pelaksana (X1) memiliki pengaruh paling kuat terhadap kinerja implementasi kebijakan dengan nilai koefisien sebesar 2,261 dan struktur birokrasi (X4) memiliki pengaruh paling lemah terhadap kinerja implementasi kebijakan dengan nilai koefisien sebesar 0,756. Secara simultan diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan f hitung > f tabel yaitu 161,354 > 2,49 dimana variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana (X1), komunikasi (X2), sumber daya (X3), dan struktur birokrasi (X4) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja implementasi (Y) kebijakan pengelolaan barang milik negara di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.