Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Jember

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menentukan struktur hirarki dalam keberlanjutan pembangunan rencana tata ruang wilayah dan juga sektor prioritas dalam pembangunan wilayah yang mendukung keberlanjutan di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Visualization of Similarities (VOS) dan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), studi ini mempertimbangkan empat kriteria utama: aspek ekonomi, lingkungan, tata ruang wilayah (RTRW), dan sosial demografi. Data diperoleh melalui kuesioner kepada delapan stakeholder, termasuk Bappeda, dinas teknis (DLH, DPUBM, DPRKPCK), akademisi, dan perwakilan masyarakat. Hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer mengungkapkan keterkaitan multidimensi antara topik-topik pembangunan berkelanjutan. Lima dimensi utama yang teridentifikasi mencakup aspek ekonomi, lingkungan, kelembagaan, sosial-demografi, serta alternatif prioritas sektoral pada kawasan pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, serta pemukiman. Pada kawasan pertanian, penting untuk mengedepankan konservasi sumber daya lahan dan efisiensi air dan selanjutnya kawasan pariwisata perlu pengembangan berbasis smart tourism dan pelestarian ekologi menjadi strategi utama. Kawasan industri perlu mengarah pada penerapan ekonomi sirkular dan teknologi rendah emisi. Sektor perdagangan dan jasa membutuhkan infrastruktur digital dan transportasi yang andal untuk mendukung inklusi pasar. Sedangkan di kawasan pemukiman, perencanaan berbasis ekosistem dan prinsip sosial inklusif menjadi syarat mutlak agar urbanisasi tidak memicu kerentanan baru.Penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi kebijakan sektoral dan spasial, penguatan kelembagaan perencanaan wilayah, serta pengembangan sektor prioritas berbasis potensi lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam merumuskan arah pembangunan wilayah yang adil, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan alternatif kawasan pertanian sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan, mengingat perannya yang strategis dalam menjaga ketahanan pangan, melestarikan lingkungan, dan menggerakkan ekonomi lokal serta pedesaan (skor 0.269). Pada posisi kedua, pemerintah dapat mengembangkan alternatif kawasan pariwisata (0.212) yang berpotensi besar menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pelestarian budaya dan lingkungan, selama pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah juga harus menata kawasan permukiman (0.183) agar lebih ramah lingkungan, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada alternatif kawasan industri (0.169), pemerintah dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi dan transformasi struktural melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan alternatif kawasan pertanian. Di alternatif kawasan perdagangan dan jasa (0.168), pemerintah berperan dalam memperkuat distribusi hasil produksi, menyediakan layanan publik, dan meningkatkan ekonomi daerah, meskipun alternatif kawasan ini masih sangat tergantung pada alternatif kawasan produktif lainnya.