Perbandingan Strategi Gastrodiplomasi Thailand dan Korea Selatan

Abstract

Thailand menerapkan gastrodiplomasinya melalui Global Thai dengan standardisasi dan ekspansi restoran. Korea juga melakukan inisiasi gastrodiplomasinya melalui Global Hansik yang beririsan budaya populer. Posisi keduanya sama-sama diakui secara global dengan masuknya Thailand dan Korea dalam daftar Eight Great Gastrodiplomacy Nations. Namun, terdapat perbedaan dalam pola implementasi strategi gastrodiplomasi antara Thailand dan Korea. Meskipun kedua negara telah yang dikenal aktif dan dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan kebijakan gastrodiplomasi sebagai sarana membangun pengaruh budaya. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan perbandingan pola implementasi strategi gastrodiplomasi dalam kerangka enam strategi gastrodiplomasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif dengan menggunakan data sekunder. Data ini terdiri dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga, penelitian akademik, publikasi media, dan artikel media yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep soft power, diplomasi publik, gastrodiplomasi, serta kerangka strategi gastrodiplomasi Zhang (2015). Temuan menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan implementasi kedua negara dapat dilihat sejalan dengan konteks nasional, modal budaya, sumber daya, dan orientasi kebijakan masing-masing negara. Thailand yang berangkat dari kebutuhan korektif atas citra dan modal budaya kuliner yang sudah mapan cenderung mengimplementasikan strategi lewat regulasi negara. Korea Selatan yang berangkat dari kebutuhan membangun identitas nasional serta ditopang sumber daya Hallyu dan chaebol cenderung mengimplementasikannya lewat korporasi dan integrasi budaya populer. Perbedaan kondisi awal inilah yang tercermin dalam pola implementasi, Thailand memperlihatkan pola yang lebih berorientasi pada regulasi negara. Sementara itu, Korea Selatan memperlihatkan pola yang lebih berorientasi pada budaya dan korporas. Dengan demikian, memperlihatkan bahwa gastrodiplomasi bersifat kontekstual yang implementasinya bergantung pada konteks nasional, modal budaya, sumber daya, dan orientasi kebijakan yang dimiliki setiap negara.