Relevansi Tes Insolvensi sebagai Penunjang Syarat Permohonan Pailit yang Berlandaskan Keadilan Prosedural

Abstract

Pailit merupakan suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu membayar utang pada Kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Tujuan kepailitan merupakan upaya akhir (ultimatum remedium) untuk menjamin permbayaran utang secara proporsional. Regulasi kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Syarat pailit diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni memiliki minimal 2 Kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keadilan prosedural berfungsi untuk menilai apakah suatu prosedur telah berjalan sesuai dengan tujuannya serta memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak. Dalam hukum kepailitan Indonesia, syarat pailit yang sederhana menyebabkan prosedur kepailitan lebih berfokus pada pemenuhan syarat formil tanpa adanya parameter yang jelas untuk menilai kondisi ekonomi Debitor secara objektif. Akibatnya, Debitor yang sebenarnya memiliki aset lebih besar daripada utangnya tetap berpotensi dinyatakan pailit. Ketiadaan standar mengenai perhitungan aset dan besaran utang juga menyebabkan penilaian solvabilitas Debitor menjadi tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian hakim dalam memutus perkara kepailitan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah dalam syarat pailit Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah berlandaskan prinsip keadilan prosedural? 2) Apakah dengan diterapkannya tes insolvensi di Indonesia dapat mengetahui solvabilitas Debitor pada saat permohonan pailit sehingga mencegah terjadinya pailit prematur?. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan jenis penelitian legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum sepenuhnya berlandaskan prinsip keadilan prosedural karena tidak didasarkan pada parameter pengujian solvabilitas yang jelas dalam menilai kondisi ekonomi Debitor. Akibatnya, prosedur kepailitan lebih menitikberatkan pada syarat formul dan berpotensi menimbulkan putusan pailit prematur terhadap Debitor yang sebenarnya masih solven. Kondisi tersebut juga menyebabkan perbedaan penilaian hakim dalam memutus perkara kepailitan, nyatanya kepailitan dasarnya merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) untuk menjamin pembayaran utang secara proporsional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum diterapkannya tes insolvensi di Indonesia menyebabkan solvabilitas Debitor belum dapat dinilai secara objektif. Sementara itu, negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura telah menerapkan pendekatan metode tes insolvensi yaitu balance sheet test, dan cash flow test untuk menilai kondisi keuangan Debitor. Di antara metode tersebut, cash flow test dinilai paling relevan diterapkan di Indonesia karena berfokus pada kemampuan nyata Debitor membayar utang yang telah jatuh tempo serta sejalan dengan asas sederhana dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan penambahan prasyarat berupa laporan kondisi keuangan Debitor dan parameter pengujian solvabilitas yang jelas dengan tujuan penilaian solvabilitas lebih objektif, proporsional, dan mampu mencegah kepailitan prematur.