Optimalisasi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember

Abstract

Kabupaten Jember masih menghadapi tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, dengan realisasi PAD tahun 2025 sebesar 1,058 triliun atau 22,6% dibandingkan perolehan dari pendapatan transfer sebesar Rp3,63 triliun atau 77,4%. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah dituntut memperkuat kemandirian fiskal salah satunya melalui instrumen Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan Opsen PKB dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana serta menggunakan konsep optimalisasi pajak daerah menurut Sutedi (2008) yang mencakup lima dimensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi memperkuat proses pungutan telah berjalan optimal melalui mekanisme split payment dan rekonsiliasi digital berbasis SIPOPDA. Dimensi efisiensi administrasi juga berjalan optimal melalui digitalisasi menggunakan aplikasi SIAPP Pemda. Sementara itu, tiga dimensi lainnya belum optimal, yaitu perluasan basis penerimaan yang terhambat oleh kewenangan data objek PKB di Bapenda Provinsi, dengan kesenjangan sekitar 48,5% antara populasi kendaraan menurut BPS dan objek pajak aktif; pengawasan terkendala ketergantungan kewenangan operasi gabungan pada Polri sehingga realisasinya hanya satu hingga tiga kali per bulan; dan perencanaan anggaran belum berorientasi pada hasil karena alokasi terbesar dari dana sinergi pendanaan Rp4 miliar diarahkan pada tax reward yang belum pernah terlaksana. Meskipun demikian, Opsen PKB berkontribusi terhadap PAD dengan realisasi Rp100,7 miliar atau 111,70% dari target pada tahun pertama penerapannya, mendorong total PAD Kabupaten Jember meningkat 36,77% menjadi Rp1,05 triliun. Kesimpulannya, optimalisasi Opsen PKB di Kabupaten Jember belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan pada koordinasi data lintas instansi, intensifikasi operasi gabungan dan sosialisasi, serta perlunya memprioritaskan anggaran ke kegiatan yang berdampak langsung terhadap penerimaan daerah.