Mekanisme Penerapan Whistleblowing System pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan sistem whistleblowing yang ada pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta menganalisis kesesuaiannya dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Sistem Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan dalam penelitian ini ialah belum optimalnya pemanfaatan sistem whistleblowing sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran, yang dipengaruhi oleh rasa khawatir pelapor terhadap kemungkinan terungkapnya identitas serta adanya anggapan bahwa laporan yang disampaikan tidak akan ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan sistem whistleblowing yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar nantinya mampu meningkatkan kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh nantinya bersumber dari telaah dokumen dan wawancara semi terstruktur dengan informan yang terdiri dari pengelola kebijakan sistem whistleblowing, staf pengelola sistem whistleblowing, dan auditor yang memiliki pengetahuan terkait sistem whistleblowing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem whistleblowing telah didukung oleh landasan hukum, struktur pengelola, Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme penanganan laporan, dan juga perlindungan terhadap pelapor melalui kerahasiaan identitas. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan sistem whistleblowing pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur secara umum telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017, terkhusus pada aspek pembentukan Unit Pengelola Pengaduan, saluran penyampaian aduan, tahapan penanganan aduan, dan perlindungan terhadap pelapor. Dengan demikian, sistem whistleblowing pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun pada beberapa aspek perlu dilakukan pengembangan untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.