Analisis Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Pada Rumah Sakit di Kabupaten Jember dengan Pendekatan Analysis for Policy

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai kebijakan nasional, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan aspek teknis pelaksanaan, kebutuhan investasi yang besar, serta ketidakpastian skema pembiayaan yang berpotensi menghambat kesiapan rumah sakit. Belum tersedianya informasi mengenai kesiapan rumah sakit di Kabupaten Jember dalam menghadapi perubahan sistem kelas rawat inap menjadi masalah kebijakan yang perlu dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan KRIS pada rumah sakit di Kabupaten Jember menggunakan pendekatan Analysis for Policy. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara semiterstruktur pada November–Desember 2025 terhadap tiga pejabat rumah sakit yang dipilih secara purposive. Data dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi KRIS belum merata. Dari aspek teknis, kesiapan rumah sakit dipengaruhi kondisi infrastruktur dan kapasitas layanan. Dari aspek politik, KRIS memiliki dasar hukum yang kuat dan diterima sebagai kebijakan wajib, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya siap. Dari aspek administratif, rumah sakit telah berupaya mematuhi regulasi, meskipun masih menghadapi ketidakjelasan teknis dan pembiayaan. Dari aspek ekonomi dan keuangan, implementasi KRIS masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian tarif dan kebutuhan investasi yang tinggi. Kesimpulannya, implementasi KRIS di rumah sakit Kabupaten Jember telah diterima secara hukum dan administratif, tetapi kesiapan teknis dan finansial masih menjadi kendala. Diperlukan penguatan regulasi teknis, kepastian pembiayaan, serta peningkatan infrastruktur dan manajemen rumah sakit agar implementasi KRIS berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan. Kata Kunci: