Kesiapan Puskesmas Maesan dalam Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2016

Abstract

Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas memberikan fleksibilitas kepada Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan serta meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan fleksibilitas, BLUD juga dapat menjadikan Puskesmas lebih mandiri dalam mengelola keuangannya tanpa bergantung pada Pemerintah Daerah. Dari 137 Puskesmas di empat kabupaten Daerah Bekas Wilayah Pembantu Gubernur Jember hanya ada 17 Puskesmas yang sudah menerapkan PPK-BLUD yang semuanya di Kabupaten Situbondo sejak berlakunya Peraturan Bupati nomor 55 Tahun 2015. Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso merencanakan penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas. Dari 25 Puskesmas terdapat lima Puskesmas yang dinyatakan siap secara dokumen untuk dilakukan penilaian yaitu Puskesmas Maesan, Tapen, Wonosari, Kotakulon, dan Sukosari. Berdasarkan hasil PKP tahun 2015, Puskesmas Maesan mendapatkan nilai tertinggi pada kegiatan manajemen Puskesmas dengan nilai 9,0. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian seberapa jauh kesiapan Puskesmas Maesan untuk penerapan kebijakan BLUD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesiapan input, process, output pada kesiapan penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas Maesan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian ini adalah Puskesmas Maesan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive yaitu dengan memilih responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Responden pada penelitian ini adalah 11 orang tim BLUD Puskesmas Maesan, Kepala

Puskesmas Maesan, dan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan lembar observasi.