Hambatan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Do’a Yatim Sejahtera, Kabupaten Mojokerto

Abstract

Anak merupakan aset penting bagi masa depan bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kesejahteraan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian anak justru terlibat dalam tindak pidana sehingga dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Pemerintah melalui sistem peradilan pidana anak menekankan penyelesaian perkara dengan pendekatan diversi dan rehabilitasi sosial guna mengembalikan keberfungsian sosial anak. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Do’a Yatim Sejahtera Kabupaten Mojokerto. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai hambatan yang menghambat efektivitas proses rehabilitasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi ABH di LPKS Do’a Yatim Sejahtera. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Informan ditentukan secara purposive sampling yang terdiri dari empat informan pokok dan tiga informan tambahan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di LPKS Do’a Yatim Sejahtera, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman, minimnya dukungan pemerintah terutama dalam hal pendanaan dan fasilitas, serta kurangnya dukungan sosial dari keluarga ABH. Hambatan tersebut berdampak pada kurang optimalnya pembinaan, lemahnya pengawasan terhadap anak binaan, dan munculnya stigma negatif dari lingkungan sosial. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas SDM lembaga, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan dukungan keluarga untuk menciptakan proses rehabilitasi sosial yang lebih efektif.