Peran Pemerintah Daerah dalam Transformasi Tata Kelola Puskesmas menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bondowoso

Abstract

Transformasi tata kelola Puskesmas menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, memperkuat tata kelola organisasi, dan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Proses transformasi tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan Puskesmas, tetapi juga memerlukan peran Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi, penyediaan sumber daya, serta pembinaan organisasi. Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji peran Pemerintah Daerah pada tahap transformasi menuju BLUD masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam transformasi tata kelola Puskesmas menuju BLUD di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Analisis data dilakukan melalui directed qualitative content analysis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan dipilih secara purposive sampling dan terdiri atas pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses transformasi BLUD. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses pengodean, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah menjalankan perannya melalui sosialisasi, koordinasi, pendampingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan dukungan anggaran, pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis, dan Tim Penilai BLUD, serta penyusunan dokumen persyaratan BLUD. Namun, proses transformasi belum berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antarpelaksana, keterbatasan kompetensi pengelola keuangan, belum terintegrasinya sistem informasi, serta belum selesainya beberapa regulasi operasional yang menjadi dasar penerapan fleksibilitas BLUD.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah telah berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan penggerak dalam transformasi tata kelola Puskesmas menuju BLUD. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut masih dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan percepatan penyelesaian regulasi operasional, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar transformasi tata kelola Puskesmas menuju BLUD dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.