Kepastian Hukum Pengaturan Larangan Janji Kepemilikan Objek Jaminan Oleh Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Terhadap Keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan

Abstract

UUHT mengatur larangan pencantuman janji vervalbeding terurai pada pasal 12 UUHT, tetapi tidak menjelaskan keabsahan APHT apabila larangan ini dilanggar, seperti pasal 11 ayat (1) dan (2) UUHT. Mengingat dalam rumusannya menguraikan suatu “janji kepemilikan objek hak tanggungan oleh kreditur bila debitur wanprestasi, batal demi hukum”, Hal ini menimbulkan multitafsir terhadap keabsahan APHT. Menginggat APHT merupakan akta partij yang pembuatannya harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika syarat ini tidak terpenuhi, akta dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Adapun rumusan masalah yang diambil: (1) Apa Ratio legis larangan janji vervalbeding pada lembaga hak tanggungan? (2) Apakah pengaturan larangan janji vervalbeding memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan APHT? dan (3) Bagaimana konsep pengaturan ke depan terkait larangan janji vervalbeding? Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian, (1) Ratio legis larangan janji vervalbeding didasarkan pada prinsip perlindungan proporsional dan hak jaminan kebendaan hanya untuk pelunasan utang melalui mekanisme pasal 20 UUHT dengan harapan memeroleh harga tertinggi, bukan untuk kepemilikan kreditur. Tujuannya melindungi nilai objek jaminan melebihi utang yang ditanggung. Hal ini juga membatasi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). (2) Pasal 12 UUHT belum memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan APHT ditinjau melalui tiga kriteria dari delapan kriteria kepastian hukum lon fuller. Berasarkan teks rumusannya, mengartikan hanya janji vervalbeding dianggap batal, artinya APHT tetap sah. Namun, dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata, janji tersebut melanggar syarat objektif “sebab yang diperbolehkan,” sehingga APHT dapat dianggap tidak sah. (3) Pengaturan ke depan harus menambahkan penegasan dalam ayat Pasal 12 UUHT bahwa keberadaan janji vervalbeding tidak memengaruhi keabsahan APHT, sesuai dengan asas perlindungan yang seimbang dalam hukum jaminan. Saran penelitian mencakup kehati-hatian masyarakat dalam mencantumkan klausula dalam perjanjian atau APHT, penguatan legislasi pada Pasal 12 UUHT untuk menjamin keabsahan APHT, dan pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan APHT sesuai dengan rumusan teks pasal 12 UUHT.