Peran dan Fungsi Notaris dalam Membuat Perjanjian Perkawinan yang Objeknya Berupa Royalty Hak Cipta

Abstract

Pengaturan hak cipta sebagai harta gono-gini dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesungguhnya tidak diaturbsecara eksplisit, namun memang dalam ketentuan pasal 16 UU Hak Cipta seolah menjadi ruang terbuka untuk menafsirkan bahwa hak cipta dalam hal ini berupa hak ekonomi yang memang didapat dalam masa perkawinan berlangsung merupakan harta berupa benda bergerak tidak berwujud yang merupakan juga bagian dari harta bersama yang harus dibagi saat berakhirnya perkawinan akibat perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak juga diatur sacara jelas kedudukan Hak Cipta sebagai bagian dari harta bersama, namun memang jelas disebutkan dalam UU Perkawinan bahwa harta yang didapat semasa perkawinan berlangsung Adalah harta bersama yang memiliki konsekwensi harus dibagi antara suami istri saat perkawinan berakhir akibat perceraian. Kepastian Hukum Hak Cipta sebagai bagian dari objek harta gono-gini sekalipun sudah ada namun masih dirasa kurang konkreat. Tidak adanya pengaturan secara jelas dan konkreat terhadap mekanisme pembagian hak cipta sebagai harta gono-gini yang dimaksud. Hak cipta membawa dua konsekwensi hak yaitu hak moral dan hak ekonomi berupa royalty yang secara terus menerus berkelajutan akan didapat oleh sang pemilik hak cipta selagi karya-karyanya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan dalam harta gono-gini mengatur bahwa seluruh harta bersama yang didapat haruslah dibagi menjadi dua, disinilah pertentangannya. Tidak adanya aturan yang jelas mengakibatkan adanya ketidak pastina hukum terkait masa waktu pembagian hak ekonomi hak cipta sebagai harta gono-gini sekalipun sudah diputuskan oleh pengadilan.