Asas Lex Specialis Systematis Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi isu yang semakin sering terjadi di era digital. KBGO mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pelecehan daring, peretasan, dan revenge porn, yang sering kali menargetkan perempuan berdasarkan gender mereka. Salah satu bentuk KBGO yang marak terjadi adalah revenge porn, yakni penyebaran konten intim tanpa persetujuan individu yang ada dalam konten tersebut. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum sekaligus, seperti Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, dan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Hal ini memunculkan persoalan hukum ketika satu tindakan diatur oleh lebih dari satu peraturan pidana khusus yang mengatur hal serupa. Dalam kondisi seperti ini, asas lex specialis derogat legi generali tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik norma, karena konflik tersebut bukan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, melainkan antara beberapa undang-undang yang semuanya dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Berkaitan dengan hal tersebut untuk menentukan undang-undang mana yang lebih relevan diterapkan dalam kondisi ini, dikenal asas lex specialis systematis, yang merupakan pengembangan dari asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini menekankan bahwa ketentuan pidana yang lebih khusus harus dinilai berdasarkan kekhususan subjek hukum (adresat), penyimpangan materiil maupun formil dari ketentuan umum seperti KUHP dan KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas lex specialis systematis dalam menentukan undang-undang yang paling tepat digunakan dalam kasus KBGO khususnya revenge porn, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep-konsep hukum yang relevan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah berdasarkan parameter asas lex specialis systematis, Undang-Undang TPKS memenuhi tingkat kekhususan untuk dikategorikan sebagai lex specialis systematis dalam kasus KBGO. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang TPKS dalam kasus revenge porn dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Namun, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa putusan pengadilan dalam kasus KBGO, seperti Putusan No. 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL dan Putusan No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip lex specialis systematis. Selain itu, meskipun hak-hak korban telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang TPKS, implementasinya masih belum optimal. Putusan pengadilan cenderung berfokus pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan korban.