Analisis Faktor yang Memengaruhi Pengangguran Lulusan Sarjana di Provinsi Jawa Timur

Abstract

Tingginya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia berpotensi mendorong pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dan lapangan kerja yang memadai dapat meningkatkan pengangguran. Di Indonesia, tantangan pengangguran salah satunya terjadi karena adanya fenomena pengangguran terdidik. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi tingginya pengangguran lulusan sarjana akibat ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengangguran lulusan sarjana di Provinsi Jawa Timur yaitu PDRB, angkatan kerja dan upah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, angkatan kerja, dan upah terhadap pengangguran lulusan sarjana di Jawa Timur tahun 20172023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui

web resmi

dan publikasi online Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan data time series (2017-2023) dan data cross section (14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur). Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan software Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran lulusan sarjana di Provinsi Jawa Timur. Angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran lulusan sarjana di Provimsi Jawa Timur. Upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran lulusan sarjana di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bertindak agar PDRB selalu meningkat melalui pengembangan sektor-sektoryang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lulusan sarjana. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi perguruan tinggi dengan industri untuk menyesuaikan keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mengevaluasi kebijakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) agar tetap seimbang antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.