Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan UMKM Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Abstract

Indonesia memiliki berbagai macam agama, sehingga makanan yang diproduksi memiliki berbagai macam bahan dan metode pengolahan. Namun dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, maka otomatis makanan yang diproduksi harus lebih memperhatikan konsumen yang paling banyak, yaitu konsumen muslim. Karena itu, makanan harus bersertifikat halal agar konsumen muslim mendapatkan kepastian bahwa makanan yang dikonsumsi benar benar halal. Maka dari itu dibuatlah kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan UMKM. Sertifikasi halal yang diterapkan di Indonesia ini agar dapat efektif, maka perlu adanya sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam. Hukum Islam dijadikan sebagai dasar dari kehalalan produk makanan, sedangkan hukum nasional sebagai kerangka hukum serta sebagai lembaga yang mengawasi jalannya kebijakan sertifikasi halal. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi sertifikasi halal pada produk makanan UMKM sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan konsumen, dan kedua apa implikasi adanya sertifikasi halal pada produk makanan UMKM. Tujuan penulisan skripsi ini terdapat tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan memahami persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dan praktik. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian bersifat normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.