Kebijakan Formulasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Mucikari terhadap Istri (Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg.)

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg yang mengadili perkara mucikari dengan terdakwa adalah suami dan korban adalah istri. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 296 KUHP meskipun Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah Putusan Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, serta menganalisis pengaturan tindak pidana mucikari dalam berbagai hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur Pasal 296 KUHP, Pasal 2 dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), ketentuan Pasal 13 serta pemberatan pidana Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Fakta Persidangan menunjukan adanya eksploitasi seksual secara berulang, keuntungan ekonomi bagi terdakwa, serta posisi rentan korban sebagai istri. Meskipun demikian, Majelis Hakim menilai unsur-unsur yang mendekati fakta dalam persidangan adalah Pasal 296 KUHP sebagai lex generali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya perkara ini lebih tepat menggunakan Pasal 13 UU TPKS dan diperkuat lagi dengan adanya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU TPKS karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Namun, ketentuan ini tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan penerapan asas lex specialis derogate legi generali secara optimal.