Analisis Kontribusi dan Proyeksi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi dan proyeksi penerimaan PBB-P2 memberikan gambaran mengenai seberapa besar peran penerimaan PBB-P2 membentuk Pendapatan Asli Daerah dalam beberapa tahun terakhir serta memprediksi penerimaan di masa depan agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi apakah potensi PBB-P2 sudah dimanfaatkan secara optimal dan pemerintah mampu mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam mengelola pajak daerah khususnya pada PBB-P2. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Otonomi Daerah yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) dengan tiga indikator yaitu kemandirian daerah, kapasitas pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan sumber data sekunder yaitu dokumen laporan target dan realisasi pnerimaan PBB-P2 dan PAD tahun 2015-2024. Teknik analisis data peneliti menggunakan perhitungan rasio kontribusi pada analisis kontribusi dengan perbandingan penerimaan PBB-P2 dengan penerimaan PAD (Halim, 2016) kemudian hasil rasio yang didapatkan dikategorikan sesuai dengan klasifikasi tingkat kontribusi menurut Halim (2016). Sedangkan analisis proyeksi peneliti menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi terbaru, untuk menghitung nilai koefisien regresi secara sistematis dan akurat. Persamaan regresi yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memproyeksikan nilai penerimaan PBB-P2 pada tahun-tahun mendatang dengan memasukkan nilai interval waktu ke dalam model least square (Subagyo, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2020-2024 berada pada kategori sangat kurang dengan angka rasio kontribusi dibawah 10%. Dalam teori Otonomi Daerah (Sutrisno, 2007), ketika kontribusinya terhadap PAD masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Jember belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemandirian keuangan. Sedangkan untuk analisis proyeksi ditemukan bahwa proyeksi PBB-P2 pada sepuluh tahun mendatang (2025-2034) mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Dalam teori Otonomi Daerah (Sutrisno, 2007) proyeksi yang meningkat merupakan sinyal bahwa Kabupaten Jember memiliki peluang untuk memperkuat kemandirian fiskalnya melalui sektor pajak daerah. Hasil proyeksi ini dapat menjadi sinyal yang baik bagi pelaksanaan otonomi daerah jika diimbangi dengan upaya penguatan sistem pengelolaan pajak secara struktural dan teknis. Sesuai dengan hasil analisis yang telah didapatkan, saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memperkuat basis data dan pemungutan pajak serta melakukan strategi perluasan basis pajak dan edukasi masyarakat wajib pajak agar potensi PBB-P2 dapat digali secara maksimal.