Perlindungan Hukum Pemilik Tanah dalam Penetapan Ganti Rugi Penggusuran Jalan Tol (Studi Putusan PN Klaten 113/Pdt.G/2023/PN.KLN)

Abstract

Pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol merupakan bentuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang harus tetap menjamin perlindungan hak pemilik tanah. Persoalan muncul ketika pihak yang berhak tidak menerima bentuk atau besarnya ganti kerugian dan menempuh jalur penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan mekanisme khusus pengadaan tanah. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 113/Pdt.G/2023/PN.Kln, serta akibat hukum putusan tersebut terhadap perlindungan pemilik tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penetapan ganti kerugian telah menyediakan mekanisme penilaian oleh Penilai Pertanahan, musyawarah, keberatan ke Pengadilan Negeri, dan penitipan ganti kerugian. Dalam perkara yang diteliti, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sengketa mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, bukan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Putusan tersebut tepat dari aspek prosedural, tetapi tidak memeriksa kelayakan dan keadilan nilai ganti kerugian secara substantif. Secara formil, gugatan berakhir dengan putusan tidak dapat diterima; secara materiil, putusan tidak membatalkan pelepasan hak maupun mengubah nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai ruang lingkup pengujian hasil penilaian dalam mekanisme keberatan agar perlindungan hukum tidak berhenti pada kepastian prosedural.