Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada BPKD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026

Abstract

Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang, khususnya pada Bidang Anggaran, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2026 serta menggambarkan tahapan penyusunannya secara sistematis melalui flowchart. Penyusunan DPA merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran setelah APBD ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Lumajang. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa prosedur penyusunan DPA dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh OPD, verifikasi dan evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan APIP, penyusunan Rancangan APBD, pembahasan dan penetapan APBD, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan, verifikasi, pengesahan, finalisasi dalam sistem, hingga distribusi DPA kepada OPD. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian data anggaran, kebutuhan revisi setelah verifikasi, koordinasi antar pihak yang belum optimal, serta keterbatasan waktu penyelesaian dokumen. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui verifikasi secara berjenjang, penyampaian catatan revisi, perbaikan dokumen oleh OPD, peningkatan koordinasi, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penyusunan flowchart prosedur DPA diharapkan dapat membantu OPD memahami tahapan, pihak yang terlibat, dokumen yang digunakan, serta alur revisi dan verifikasi sehingga proses penyusunan DPA dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.