Penerapan Undang-Undang dalam Tindak Pidana Percobaan Kekerasan Seksual (Putusan Pengadilan Nomor: 79/Pid.B/2022/ PN Sos)

Abstract

Kekerasan seksual merupakan tindakan pidana yang berkaitan dengan hasrat seksual seseorang kepada orang lain dilakukan dengan paksaan persetujuan korban yang mengakibatkan luka fisik, luka psikologis hingga kematian. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam KUHP dan UU TPKS. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual antara KUHP dan UU TPKS memiliki perbedaan spesifik dari jenis kekerasan seksual, ancaman pidana, subjek pengaturan dan kekhususan terhadap perbuatan, bentuk perlindungan korban, penanganan serta pembuktian perkara. KUHP memiliki keterbatasan terhadap jenis kekerasan seksual dan berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku, sedangkan dalam UU TPKS mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual, pemidanaan, perlindungan korban sejak pelaporan, pemeriksaan saksi, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga pemulihan. Asas lex specialis derogat legi generali diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum. Terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik terhadap implementasi asas lex specialis derogat legi generali oleh penuntut umum dalam surat dakwaan pada tindak pidana kekerasan seksual. Penulisan ini akan mengungkapkan Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sos. Bermula dari Terdakwa yang menawarkan untuk mengantarkan korban membeli paket data dan beralasan memiliki arah perjalanan yang sama sekaligus Terdakwa pulang ke kos. Terdakwa telah dipercaya dan mendapatkan izin dari Pendeta untuk mengantarkan korban membeli paket data pada waktu larut malam. Pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa berhasil meremas dan memegang payudara korban serta memasukkan jari ke dalam vagina korban. Terdakwa melakukan pemaksaan fisik kepada korban dengan tujuan untuk mengambil keperawanan korban. Penuntut menggunakan dakwaan alternatif pertama Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 289 KUHP. Penelitian ini terbatas pada dua rumusan masalah pertama yaitu apakah pasal dalam dakwaan penuntut umum pada Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sos telah sesuai ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generali, rumusan masalah kedua yaitu apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sos sesuai dengan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian pasal dalam dakwaan penuntut umum pada Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sos dengan asas lex specialis derogat legi generali dan untuk menentukan kesesuaian penjatuhan pidana dengan hak-hak korban. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap permasalahan yang diteliti dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan sumber doktrin para ahli untuk menyelesaikan permasalahan. Tindak pidana khusus memiliki karakteristik khusus berupa penyimpangan terhadap hukum materiil dan hukum formil dari ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Tindak pidana khusus memiliki kualifikasi tertentu diantaranya memiliki undang-undang yang tidak dikodifikasikan, peraturan administratif berisi sanksi pidana, mengatur tindak pidana untuk kelompok atau seseorang tertentu maupun perbuatan tertentu. Dakwaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Sos harus memperhatikan keberadaan asas lex specialis derogat legi generali, dakwaan alternatif pertama Pasal 6 huruf c UU TPKS atau kedua Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP atau Pasal 289 KUHP dapat menjadi solusi. Pasal 6 huruf c lebih dominan terpenuhi dibandingkan dengan Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP ayat (1) dengan efek jera yang minimum dikarenakan terdapat pengurangan sepertiga pemidanaan karena perbuatan dianggap sebagai percobaan. Teori utilitas dalam perlindungan hukum harus memberikan kemanfaatan bagi korban dan sistem penegakan hukum pidana. Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan, penanganan, perlindungan sejak pelaporan hingga pasca proses persidangan yang telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun UU TPKS. Korban kekerasan seksual juga memiliki hak bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pemenuhan hak-hak korban sebagai perlindungan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Pemenuhan terhadap hak korban juga memerlukan proses yang panjang. Penjatuhan pidana perlu memperhatikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban. .