Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas Pencemaran Air Sungai dan Pantai Akibat Pengolahan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar

Abstract

Kecamatan Muncar dikenal sebagai sentra industri perikanan, sebagian besar masyarakat bekerja menjadi nelayan dan pedagang ikan sebagai penopang perekonomian. Berjalannya waktu, kabar akan kayanya hasil tangkapan ikan mendatangkan investor untuk membuka industri pengolahan ikan berbagai macam dan terhitung saat ini ada 49 pabrik pengolahan ikan yang terdaftar. Seiring berjalannya waktu, perusahan pengolahan ikan melakukan pencemaran limbah air pengolahan ikan dari hasil kegiatan produksi. Pencemaran limbah air ikan disalurkan secara langsung tanpa proses Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke Sungai dan Pantai yang berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Akibat dari pencemaran limbah air yang terjadi, lingkungan yang semula baik menjadi rusak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku yang melahirkan izin lingkungan dan industri bertanggung jawab atas pencemaran limbah air yang merusaki sungai dan pantai akibat pengolahan ikan. Namun, dalam penerapan upaya tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terlihat sangat pasif dengan masih adanya pencemaran yang tetap terjadi hingga saat ini. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah: 1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab terhadap pencemaran air Sungai dan Pantai di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar akibat pengolahan ikan? 2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melindungi hak masyarakat yang terdampak oleh pencemaran limbah air pengolahan ikan? 3. Bagaimana konsep ideal penegakan hukum lingkungan kedepan terkait masalah pencemaran limbah air pengolahan ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar? Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tanggunghawab hukum sebagai pisau analisis. Selanjutnya konsep hukum lingkungan, pencemaran lingkungan, dan instrument hukum lingkungan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi proses analisis temuan penelitian terhadap tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi atas pencemaran air sungai dan pantai akibat pengolahan ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pencemaran limbah air pengolahan ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kewenangannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam Pasal 63 UUPPLH. Namun, pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum belum dilakukan secara efektif. Hal itu terbukti dengan adanya gap antara Dass Sollen dan Das Sein, dimana DLH Banyuwangi dalam melakukan upaya penegakan hukum secara represip masih terbatas pada teguran tertulis, hal ini mengakibatkan pelaku pencemaran limbah air pengolahan ikan tidak mempunyai rasa takut ketika melakukan pencemaran. Kedua, akibat dari pencemaran yang masih terjadi menimbulkan berbagai dampak yaitu, kesehatan, kualitas air, sumber daya perikanan dan ekonomi, infastuktur. Sementara pemulihan lingkungan serta kompensasi kepada masyarakat terdampak belum berjalan efektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku perwakilan dalam menghitung besaran kerugian dan melakukan upaya gugatan kerugiatan belum juga diindahkan. Akibatnya perusahaan memberikan bingkisan berupa parcel dan box yang kemudian dianggap sebagai bentuk pemulihan. Ketiga, diperlukan penguatan pengawasan berbasis konsep Anticipatory Government: Prevention Rather than Cure, disertai pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi mengenai pemanfaatan teknologi drone dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum lingkungan serta menjamin perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi seperti drone dan Internet of Things (IoT), guna mencegah pencemaran dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sisi lain, pelaku usaha industri pengolahan ikan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan limbah dan melaksanakan tanggung jawab sosial serta lingkungan secara berkelanjutan. Akademisi juga diharapkan terus mengembangkan kajian mengenai penegakan hukum dan tata kelola lingkungan hidup sebagai landasan ilmiah dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.