Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Industri Rokok di Indonesia

Abstract

Rokok merupakan komoditas dari hasil olahan tembakau yang dimanfaatkan guna mensejahterakan rakyat indonesia. Produk rokok seiring berjalannya waktu mengalami penyimpangan dari ketentuan produk hukum yang dilakukan oleh pihak produsen dengan mengoperasikan industrti secara ilegal dengan mengedarkan dikalangan konsumen yang berminat karena tarif produk rokok ilegal cenderung bertarif terjangkau. Fungsi penegakan hukum yakni sebagai alat pada lingkup sosial guna mengimplementasikan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh regulasi. Rokok Ilegal ditindak penegakan hukum melalui mekanisme yakni dengan upaya berupa bentuk preventif dan represif. QR Code merupakan sebuah inovasi baru guna mendeteksi prevalensi produk rokok ilegal yang sebagai alternatif pencegahan prevalensi produk olahan tembakau di sektor industri yang bersifat ilegal. Prevalensi rokok ilegal dapat dicegah dengan membentuk, mengelola dan mengembangkan area IHT atau pada sentra IHT. Produk yang beredar merupakan pertanggungjawaban pihak produsen kepada pihak konsumen. Produk yang tidak sesuai dapat diajukan oleh konsumen sebagai hak guna mendapatkan kompensasi. Uji layak SNI merupakan bentuk pencegahan prevalensi rokok ilegal yang efektif dan tercantum pada Permendustri Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Kertas Pembentuk Rokok Secara Wajib. Produsen rokok ilegal dapat dikenai sanksi, namun pihak konsumen tidak dapat dijatuhi sanksi sebab tidak terdapat produk hukum yang mengatur mengenai sanksi konsumen rokok ilegal