Integrasi Pengaturan Food Estate dan Hukum Lingkungan Guna Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Abstract

Tesis ini berjudul Integrasi Pengaturan Food Estate dan Hukum Lingkungan Guna Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum terhadap program Food Estate dan problematikanya dalam konteks hukum lingkungan, serta merumuskan konsep pembaruan hukum yang mampu mengintegrasikan keduanya secara seimbang dan berkelanjutan. Pembahasan diawali dengan menelusuri program serupa Food Estate yang pernah diberlakukan di masa lalu, yang sayangnya dilaksanakan tanpa kajian mendalam, sehingga justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen dan tidak dapat direhabilitasi. Selanjutnya, penelitian menyoroti pelaksanaan Food Estate masa kini yang diatur sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), namun dalam pelaksanaannya sering mengabaikan prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian (precautionary principle), partisipasi publik, dan kewajiban penyusunan Amdal. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana linimasa pengaturan Food Estate dan hukum lingkungan di Indonesia? (2) Apa problematik pengaturan Food Estate ditinjau dari perspektif hukum lingkungan? dan (3) Bagaimana konsep pembaruan hukum untuk mengintegrasikan pengaturan Food Estate dengan hukum lingkungan guna mendukung pembangunan berkelanjutan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara pengaturan Food Estate dan hukum lingkungan sangat diperlukan. Evaluasi terhadap kebijakan masa lalu penting untuk mencegah pengulangan kesalahan yang sama. Diperlukan pembaruan hukum melalui pendekatan lintas sektor yang menyatukan hukum pangan dan hukum lingkungan dalam satu kerangka yang menjunjung prinsip kehati-hatian, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, dan pembangunan berkelanjutan.