Penyusunan Perubahan APBD setelah Penetapan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) setelah penetapan APBD pada Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan PKN dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, khususnya pada Bidang Anggaran, dengan fokus pada tahapan penyusunan P-APBD. Pelaksanaan PKN pada Bidang Anggaran memberikan kesempatan untuk mengamati secara langsung tahapan dan mekanisme penyusunan P-APBD di lingkungan BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Hasil kegiatan menunjukan bahwa proses penyusunan P-APBD dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dimana dari penyusunan KUPA-Perubahan PPAS yang berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), verifikasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA), hingga penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang P-APBD. Setelah penetapan tersebut, perangkat daerah menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang selanjutnya diverifikasi. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam dokumen anggaran yang diverifikasi, terutama pada penentuan kode rekening dan rincian kegiatan, meskipun tidak bersifat dominan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian serta pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen anggaran oleh perangkat daerah agar proses verifikasi dapat berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan, proses penyusunan P-APBD pada Kabupaten Banyuwangi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu mendukung penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan daerah.