Kepastian Hukum Pemberian Insentif Terhadap Penerbitan Green Bond di Pasar Modal

Abstract

Fokus penelitian ini terkait komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim mendorong penguatan konsep keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui pemanfaatan instrumen Green Bond di pasar modal. Namun, realitas menunjukkan bahwa angka penerbitan Green Bond masih relatif rendah, yang mengindikasikan adanya kendala struktural, terutama terkait belum optimalnya pengaturan pemberian insentif yang jelas dan memiliki kepastian hukum bagi emiten. Kondisi ini melatarbelakangi perumusan dua rumusan masalah utama, yaitu yang pertama apakah pengaturan pemberian insentif pada penerbitan Green Bond di Pasar Modal sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan yang kedua bagaimana pengaturan ke depan pemberian insentif pada penerbitan Green Bond di Pasar Modal agar lebih sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.

Sejalan dengan pengkajian permasalahan tersebut, digunakan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada teori prinsip kepastian hukum Humberto Avila serta diperkuat dengan teori kemanfaatan hukum dari Jeremy Bentham. Kerangka teori ini kemudian dihubungkan dengan konsep pasar modal sebagai sarana penghimpun modal, termasuk instrumen obligasi sebagai efek bersifat utang, serta perkembangan Green Bond sebagai instrumen pembiayaan proyek ramah lingkungan. Selain itu, konsep insentif Green Bond juga dianalisis baik dari segi pengertian maupun bentuk-bentuk yang telah diterapkan, sehingga memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai efektivitas dan kepastian hukum pengaturannya.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis menunjukkan bahwa pengaturan pemberian insentif Green Bond di Indonesia, yakni POJK dan ketentuan BEI, belum sepenuhnya sesuai prinsip kepastian hukum. Hal ini terlihat dari sifat pengaturannya yang masih umum dan belum merinci secara operasional sehingga menimbulkan ambiguitas terhadap keterpahaman normatif pengaturan bagi emiten. Untuk memperkaya analisis dan merumuskan rekomendasi pengaturan, dilakukan perbandingan dengan Hong Kong melalui Green and Sustainable Finance Grant Scheme 2024 yang lebih sesuai prinsip kepastian hukum dengan jelas, terstruktur, dan terukur. Perbandingan tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan arah pengaturan ke depan yang lebih konkret, terukur, dan mudah dipahami oleh emiten penerbit Green Bond.

Temuan tersebut menegaskan pengaturan insentif Green Bond di Indonesia belum sepenuhnya membentuk keadaan ideal dari kepastian hukum, sehingga belum efektif dalam mendorong peningkatan penerbitan Green Bond. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan regulasi melalui perumusan kebijakan insentif yang lebih jelas, operasional, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, khususnya terkait Bentuk, kriteria, mekanisme pemberian yang terukur, seperti subsidi biaya external review, biaya profesi penunjang, dan biaya pencatatan di bursa. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan minat emiten dalam menerbitkan Green Bond di pasar modal sekaligus memperkuat peran pasar modal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.